Home 10 BERITA 10 RAPAT PERSIAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RAPAT PERSIAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

BPHN-Jakarta. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing menjadi angin segar dalam penataan pegawai.

Bahwa ke depan perampingan struktur organisasi menjadi sebuah keniscayaan. PNS diberikan jalan dalam memilih jalur karirnya baik di jabatan struktural ataupun di jabatan fungsional, tentu dua rumpun ini memiliki karakteristik dan tanggungjawabnya masing-masing.

Guna menindaklanjuti hal tersebut Kemenkumham yang menjadi Instansi Pembina beberapa Jabatan Fungsional seperti Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan bersiap melaksanakan Inpassing tersebut, bertempat di Ruang Rapat Setjend Kemenkumham para Instans Pembina menyiapkan Instrumen yang terkait Inpassing Nasional tersebut (22/03). BPHN sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum telah menyelesaikan Pedoman pelaksanaan/petunjuk pelaksanaan Inpassing Penyuluh Hukum.

Kemenpan berharap setiap Instansi/Lembaga Negara pada akhir Bulan Maret ini segera menyampaikan pedoman pelaksanaan Inpassing yang kemudian akan dilanjutkan dengan Peta Formasi Jabatan melalui e-Formasi.***(MDF/RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fifteen + 7 =

x

Check Also

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja Pemerintah Kaupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Porsedur Penganggunlangan Bencana Untuk Kelompok Disabilitas

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar