Home 10 BERITA 10 RAPAT PERSIAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RAPAT PERSIAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

BPHN-Jakarta. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing menjadi angin segar dalam penataan pegawai.

Bahwa ke depan perampingan struktur organisasi menjadi sebuah keniscayaan. PNS diberikan jalan dalam memilih jalur karirnya baik di jabatan struktural ataupun di jabatan fungsional, tentu dua rumpun ini memiliki karakteristik dan tanggungjawabnya masing-masing.

Guna menindaklanjuti hal tersebut Kemenkumham yang menjadi Instansi Pembina beberapa Jabatan Fungsional seperti Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan bersiap melaksanakan Inpassing tersebut, bertempat di Ruang Rapat Setjend Kemenkumham para Instans Pembina menyiapkan Instrumen yang terkait Inpassing Nasional tersebut (22/03). BPHN sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum telah menyelesaikan Pedoman pelaksanaan/petunjuk pelaksanaan Inpassing Penyuluh Hukum.

Kemenpan berharap setiap Instansi/Lembaga Negara pada akhir Bulan Maret ini segera menyampaikan pedoman pelaksanaan Inpassing yang kemudian akan dilanjutkan dengan Peta Formasi Jabatan melalui e-Formasi.***(MDF/RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 − seven =

x

Check Also

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2017 Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 42 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 40 Tahun 2017 Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017